Koalisi Pemerintah Pakistan Kian Retak

Harian Republika. ISLAMABAD -- Keretakan pemerintahan koalisi Pakistan Muslim League-Nawaz (PML-N) dan Pakistan People Party (PPP) melebar. Kali ini, PML-N tak menyetujui langkah sepihak PPP yang menunjuk Salman Taseer sebagai gubernur baru Punjab. Bagi PML-N, Taseer adalah figur bermasalah.

Taseer adalah anggota senior PPP yang juga seorang pengusaha dan pemilik media. Semasa Nawaz Sharif menjadi perdana menteri pada awal 1990-an, Taseer ditangkap polisi karena media miliknya dituding mengekspos dugaan korupsi di pemerintahan Sharif.

Juru Bicara PML-N, Sadiqul Farooq mengatakan penunjukkan Taseer telah memperbutuk hubungan kedua belah pihak. Menurut dia, sebelum penunjukkan gubernur Punjab yang baru itu, PML-N merasa yakin hubungannya dengan PPP akan membaik.

''Jika langkah-langkah lebih lanjut diambil secara sepihak seperti penunjukkan gubernur baru Punjab, tentu pemerintahan koalisi akan semakin lemah,'' kata Farooq di Islamabad, Jumat (16/5).

Dalam pemilu lalu, PML-N memperoleh kursi mayoritas di Punjab, yang merupakan provinsi terbesar dan terkaya di Pakistan. Saudara Sharif diharapkan bisa menjadi chief minister bulan mendatang di provinsi terkaya itu.

Meski gubernur mengemban jabatan seremonial belaka namun memiliki kewenangan untuk membubarkan provincial assembly pada masa darurat. Penunjukkan Taseer sebagai gubernur pun dapat mengganjal ambisi saudara Sharif.

Sementara menurut juru bicara PPP, Farhatullah Babar, para gubernur ditunjuk oleh presiden setelah berkonsultasi dengan perdana menteri. ''Kami telah memberitahukan hal ini ke pihak PML-N tentang langkah itu pada Rabu lalu,'' tegasnya.

Sebelumnya, beda pandang keduanya adalah soal metode pemulihan jabatan para hakim yang dihentikan Presiden Pervez Musharraf pada November lalu. PML-N pun menarik sembilan menterinya dari kabinet.

Pemimpin PPP, Asif Ali Zardari --suami mantan perdana menteri benazir Bhutto-- semula menyebutkan pemulihan lewat amandemen konstitusi. Ia akhirnya bersikap kompromis dengan kemauan Sharif untuk melakukan pemulihan lewat resolusi parlemen.

''Sebuah resolusi mengenai pemulihan jabatan hakim kini sedang dirumuskan dan akan dibahas dalam sebuah sesi gabungan di parlemen,'' kata Zardari tanpa memberikan penjelasan kapan pembahasan resolusi itu dilakukan.

Zardari juga mengatakan melakukan pembahasan mengenai pengunduran diri sembilan menteri dari PML-N dengan Perdana Menteri Yousuf Raza Gilani dan ia pun menepis pemerintahan koalisi akan runtuh. ''Saya tak siap meninggalkan Nawaz Sharif. Kami saling kontak,'' katanya.

Zardari membujuk Sharif segera kembali memperkuat pemerintahan koalisi dan menstabilisasi pemerintahan. Sayangnya, penunjukkan gubernur Punjab kembali berbuntut konflik.

( ap/afp/fer )